Homepage / Berita DES LEFRI : PERNYATAAN SIKAP LSM POSE RI SUMSELTERKAIT LAHAN 17 HEKTAR.
oleh

DES LEFRI : PERNYATAAN SIKAP LSM POSE RI SUMSELTERKAIT LAHAN 17 HEKTAR.

-Berita, Hukum, Sumsel-1.182 views

 

Aksi damai dikantor gubernur provinsi sumatera selatan dan DPRD kota Palembang.13/08/21. Pernyataan sikap terkait lahan burni bin liden / asrul edi warga lubuk batang terkait lahan17 hektar,di KUD PT MINANGA OGAN sudah habis kontrak selama 25 tahun,tapi lahan 17 hektar berpindah tangan ke pihak lain,tanpa sepengetahuan pemilik lahan.. KUD PT minanga ogan tidak bertanggung jawab.

 

KORAN ONE REFORMASI.COM.

Berita  bergambar

BACA JUGA =  Jurnalis Pemkot Bagikan Sembako Warga Palembang
BERANTAS MAFIA TANAH DIKABUPATEN OKU,DAN HIMBAUAN ” KAPOLRI ” MAFIA TANAH HARUS DITINDAK TEGAS.

FHOTO KEGIATAN AKSI DAMAI LSM POSE RI. KANTOR GUBERNUR DAN DPRD PROVINSI SUMSEL  PERNYATAAN SIKAP TERKAIT LAHAN 17 HEKTAR HAK WARGA LUBUK BATANG ASRUL EDI BERPINDAH TANGAN TERSELUBUNG 13/08/21.

Jangan Lewatkan

Komentar

News Feed

Berita, Hukum, Nasional, Uncategorized|26 Februari 2025
{KO}•Com•Mengutip pembicaraan DIREKTUR JENDRAL (Dirjen) pengadaan tanah dan pengembangan tanah (PTPP),EMBUN SARI .kepada rri.co,id saat kunjungan digunung setoli.mengatakan bahwa kawasan hutan lindung

Berita, Hukum, Nasional, Uncategorized|22 Februari 2025
Dasar hukum: Pelanggaran terkait pembuatan sertifikat hutan lindung dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 rentang tindak pidana korupsi.

Berita, Hukum, OKU Raya|13 Februari 2025
{KO}•Com-Diduga berapa bangunan kantor tahun 2023/2024 sumber dana APBD OKU tidak selesai atau mangkrak,salah satu pembangunan sekolah paud didesa sukajadi kecamatan Ulu

Berita, Hukum, OKU, OKU Raya|24 Januari 2025
Dalam Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang Adalah Korupsi dalam Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun

Berita, Hukum, OKU, OKU Raya|21 Januari 2025
Sesuai dengan himbauan Prabowo subianto presiden RI,masyarakat berhak mempertanyakan dana desa kepada kepala desa bilamana ditemukan pengelolaan desa tidak benar laporkan ke