Sesuai dengan himbauan Prabowo subianto presiden RI,masyarakat berhak mempertanyakan dana desa kepada kepala desa bilamana ditemukan pengelolaan desa tidak benar laporkan ke APH,termasuk jaksa agung dan jajaranya diperintahkan menindak lanjutinya korupsi dana desa kepada desa masing-masing.
(KO}•Com-Dana desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.497.884.801.00,dalam pengelolaan dana tersebut tidak transparan terhadap masyarakat dan SPJ nya sampai saat ini belum ada kejelasan.
Dan konon kabarnya warga masyarakat desa panggal panggal kecamatan semidang aji kabupaten Oku ,resah, pembuatan jalan usaha tani di tengah sawah,mengakibatkan berdampak banjir menggenangi rumah rumah penduduk,hal ini yang terjadi apabila musim hujan turun, warga mulai menantisipasi mencegah air yang datang ,agar tidak terdampak Banjir seputar lingkungan tersebut.
Karena bangunan badan jalan diatas tanah, sehingga air tidak dapat melalui saluran air yang ada,sedang pembangunan itu jalan menelan biaya Rp 275.824.000.00.terindikasi dana pembangunan jalan setapak itu di mark up,dan mencari keuntungan lewat KKN untuk kepentingan pribadi dan para kroni2nya
Lantas sumber lain mengatakan, tahun 2023 ,telah dianggarkan pembuatan jalan setapak,namun lokasi yang akan dibangun jalan tersebut terkendala masalah tanah,karena kepala desa (FIRLI BUTAM SE) tidak ada musyawarah dengan pemilik tanah dan masyarakat,akhirnya bangunan jalan tersebut diurungkan, pada tahun 2023,setelah anggaran dana desa tahun 2024,pembuatan jalan usaha tani dilanjutkan kembali.
pertanyaannya dana pembuatan jalan usaha tani tahun 2023,kemana hilangnya atau rimbanya dana tersebut diduga telah masuk kantong pribadi kepala desa..?
Masih menurut sumber lain,contoh dana peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp.69.426.301.00,dana tersebut pihak perangkat desa tidak tahu kemana larinya,sedangkan judul anggarannya peningkatan kapasitas perangkat desa, sumber menyebutkan sampai hari ini tidak ada yang diberikan kepada kami,karena seluruh kegiatan program kerja dana desa itu ditangan kepala desa,ibarat kata,bermain sendiri,membagikan sendiri.
Menurut analisa kami,Siriadi selaku KETUA HARIAN LSM RI BERDAYA,Dia menyebutkan,diduga masih ada program kerja dana desa tahun 2024 tidak jelas pengelolaannya oleh kepala desa panggal panggal,maka akan kita pertanyakan selanjutnya melalui surat klarifikasi ormas, bilamana terjadi kejahatan pengelolahan dana desa tahun sebelumnya dan tahun 2024..kami selaku ormas akan kita laporkan ke pihak APH ( Aparat Penegak Hukum) Ucapnya.
Lebih lanjut media telah berulang ulang kali menghubungi FIRLI BASTUMI.SE untuk dikonfirmasi lewat no wassafnya aktif nada dering tidak diangkat,dan awak media ini sempat mengirimkan pesan singkat tapi tidak balas.(red***)
Komentar