Koran One - Berani beberkan fakta, Partner bagi penegak hukum

FAJARUDIN ST PLT KADIN PUPR OKU SULIT DI HUBUNGI TERKESAN MENGHINDAR DARI AWAK MEDIA UNTUK DIKONFIRMASI PEMBELIAN SEMEN RP,11,438,411,391,66 KEMAHALAN

Berita, Hukum, Nasional, OKU|2 Oktober 20253 Oktober 2025

{KO}•Com-Aneh bin ajaib plt kadin PU PR sulit dihubungi lewat selulernya dan dikonfirmasikan , masalah tersebut menjadikan pertanyaan besar para kalangan pers

DIDUGA ASLINDA OKNUM GURU SD NEGERI 97 RANGKAP JABATAN SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DIDESA KARANG AGUNG KECAMATAN BATURAJA BARAT

Berita, Hukum, OKU, Uncategorized|25 September 202525 September 2025

{KO}•COM-Berdasarkan pemantauan media ini seorang oknum guru bernama aslinda merangkap jabatan sebagai kasi pemerintahan desa karang agung, sedangkan aslinda bertugas sebagai guru

WAKIL RAKYAT PUKUL DAN MENARIK RAMBUT KORBAN AKSI TIDAK SEPANTASNYA YANG DIPILIH RAKYAT BERBUAT KEJI DAN KEJAM

Berita, Hukum, OKU, OKU Raya|3 September 20253 September 2025

{KO}•COM-Peristiwa tejadi wakil rakyat atau oknum anggota dewan melempias emosinya terhadap warganya memukul dan menarik narik rambut seorang pendemo yang dia

DIDUGA PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KABUPATEN OKU DIKERJAKAN ASAL ASAL DINAS PERTANIAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB ???

Berita, Hukum, OKU, OKU Raya|12 Agustus 202512 Agustus 2025

{KO}-Com•Lembaga Swadaya Masyarakat (POSE- RI) Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi-Republik Indonesia DPC OKU Meyoroti pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun

DIDUGA DUA PROYEK PU PR OKU TAHUN ANGGARAN 2024 MILIARAN RUPIAH DI KKN BERJEMAAH

Hukum, OKU, Uncategorized|11 Juli 202514 Juli 2025

PENGAWAS PROYEK MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG ADALAH KORUPSI Rumusan korupsi pada pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.20 Tahun 2001 berasal

DIDUGA TAMBANG BATUBARA DIDESA PANDAN DULANG TIDAK MEMILIKI IZIN DIBECKINGI OKNUM APH

Berita, Hukum, OKU, Uncategorized|1 Juli 20252 Juli 2025

(APAKAH USAHA PERTAMBANGAN DI ANTARA DUA DESA PANDAN PULANG DAN BANJARSARI TELAH MEMATUHI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 4 TAHUN 2029 TENTANG PERTAMBANGAN

TERINDIKASI REHABILITASI RUMAH DINAS JABATAN PEJABAT KABUPATEN OKU DIKERJAKAN SEHENDAK HATI DAN BANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN MASJID AGUNG ISLAMIC DIMARK UP

Uncategorized|15 Maret 202513 Juli 2025

Fhoto Pembangunan parkir di belakang masjid agung islamic center menelan biaya Rp.300.000.000.00 TA 2024 PENGAWAS PROYEK MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG ADALAH KORUPSI Rumusan

TERINDIKASI 259 SERTIFIKAT MATRIK HUTAN LINDUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG MELANGGAR UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Berita, Hukum, Nasional, Uncategorized|26 Februari 202526 Februari 2025

{KO}•Com•Mengutip pembicaraan DIREKTUR JENDRAL (Dirjen) pengadaan tanah dan pengembangan tanah (PTPP),EMBUN SARI .kepada rri.co,id saat kunjungan digunung setoli.mengatakan bahwa kawasan hutan lindung

DIDUGA KAWASAN HUTAN LINDUNG LAMPUNG BARAT BERSERTIFIKAT ELIGAL PERBUATAN CURANG OKNUM PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPUNG BARAT

Berita, Hukum, Nasional, Uncategorized|22 Februari 202524 Februari 2025

Dasar hukum: Pelanggaran terkait pembuatan sertifikat hutan lindung dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 rentang tindak pidana korupsi.

PEMBANGUNAN PAUD CV BATURAJA INDAH SARANA TAHUN 2023 MANGKRAK DESA SUKAJADI KECAMATAN ULU OGAN SUMBER DANA APBD 2023 RP 200.000.000.00.

Berita, Hukum, OKU Raya|13 Februari 202513 Februari 2025

{KO}•Com-Diduga berapa bangunan kantor tahun 2023/2024 sumber dana APBD OKU tidak selesai atau mangkrak,salah satu pembangunan sekolah paud didesa sukajadi kecamatan Ulu

Rp 470.272.556.85 BANGUNAN GEDUNG KANTOR APBD TA 2024 BELUM SELESAI DIKECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KAB OKU MASIH DALAM PEKERJAAN

Berita, Hukum, OKU, OKU Raya|24 Januari 202524 Januari 2025

Dalam Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang Adalah Korupsi dalam Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun

DIDUGA FIRLI BASTUMI SE KEPALA DESA PANGGAL PANGGAL MENUAI MASALAH PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024

Berita, Hukum, OKU, OKU Raya|21 Januari 202521 Januari 2025

Sesuai dengan himbauan Prabowo subianto presiden RI,masyarakat berhak mempertanyakan dana desa kepada kepala desa bilamana ditemukan pengelolaan desa tidak benar laporkan ke

News Feed