KEPUTUSAN BUPATI OKU Nomor: 450/KPTS/XII/2019 TENTANG STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI PENYEDIA TENDER/SELEKSI UNTUK SELEKSI UNTUK PENGADAAN KONTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONTRUKSI DIDUGA MELANGGAR PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT.NO.7. TAHUN 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI MELALUI PENYEDIA YANG MERUPAKAN SATU SATUNYA ACUAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN DOKUMEN PENGADAAN JASA KONTRUKSI MELALUI PENYEDIA,TERMASUK MENERBITKAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH UNTUK PENGADAAN YANG DIBIAYAI DANA APBD SEBAGAIMANA DIMUNGKINKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018.
KoranOne.Com
Pelaksaan tender seluruh pekerjaan kontruksi dana APBD kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 diduga keras melanggar peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 tenrang pengadaan barang/ jasa Pemerimtah dan aturan turunan nya yakni peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ni. 09 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI PENYEDIA yang mengatur bahwa ” Persyaratan Kualifikasi Administrasi / Legalitas,Persyaratan Kualifikasi Teknis dan Persyaratan Kualifikasi Keuangan Penyedian Pekerjaan Konstruksi dan jasa KonsultasinKonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi beserta Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Mentri yang membidangi Jasa Komstruksi ” dalam hal 
ini Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Permen PUPR ) No. 07/PRT/2019 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA diundangkan Tgl. 25 Maret 2019 Dalam Bab I Pasal 3 Ayat (4) dengaj tegas dikatalan Peraturan Menteri ini menjadi ACUAN bagu Pemerintah Daerah dalam menyusun Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Dan pada Bab X Pasal 99 ditegaskan bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 07/PRT/M/2011 yang terakhir diubah dengan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsuktasi DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demekian satu-satunya ACUAB bagi Pemerintah daerah dalam menyusun Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia, Atau menerbitkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD yang memang diperbolehkan dalam Pasal 86 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 adalah Permen PUPR No. 07 /PRT/M/2019 .Hasil penelusuran DETEKTIF SWASTA antara laim dari Ipse Kab. OKU, persyaratan Kualifikasi fan Klasifikasi Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dana APBD tahun 2019 yand ditetapkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Pemkab OKU tidak sesuai dengan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 , Khususnya Pasal 21 Ayat (3) dan LAMPIRAN B : STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK (DOKUMEN KUALIFIKASI ) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi : METODE TENDER PASCA KUALIFIKASI , SATU FILE, SISTEM HARGA TERENDAH KONTRAK GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN yang dengan jelas dan tegas mengatur, bahwa Paket PEKERJAAN KONSTRUKSI Nilai HPS sampai dengan Rp 10 Miliar hanya untuk penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi KUALIFIKASI USAHA KECIL dengan hanya mensyaratkan klasifikasi SBU dan tidak Mensyaratkan Subklasifikasi , Tidak Menyaratkan MemilikiKEMAMPUAN DASAR (KD) SUBKLASIFIKASI Tidak mensyaratkan Tenaga Ahli (SKA) cukup Tenaga terampil (SKT) serta tidak mensyaratkan memiliki sisa kemampuan nyata (SKN) cukup memiliki sisa kemampuan paket (SKP).Dalam seluruh dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp. 2,5 M sampai dengan Rp 10 M, POKJA pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi dan klasifikasi yakni : Penyedia Jasa Kualifikasi Usaha perusahaan Non Kecil , memiliki Kemampuan Dasar (KD) Sub Bidang Klasifikasi sekurang-kurangnya sama dengan Nilai HPS, memiliki SKN paling kurang 10% dari Nilai HPS , dan memiliki 1 orang Tenaga Tetap bersertifikat AHLI MUDA TEKNIK JALAN (SKA)Akibatnya seluruh pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp. 2,5 M sampai dengan Rp 10 M yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha⁰ Menengah (perusahaan Non Kecil). Diantaranya : Kode Tender 1928401 PENINGKATAN JALAN SINAR KEDATON, APBD 2019 , Nilai HPS Rp 4.972.37.7644,96. Awal Kode Tender 1927401 PENINGKATAN JALAN KEDATON – UNIT XVI, APBD 2019 Nilai HPS Rp 4.993.667.899,60. Awal Tender : 15 April 2019 Pemenang Tender : PT Sahabat Anugerah Sejati, Harga penawaran Negosiasi Rp 4.891.197.924,59.Kode Tender 1951401 PENINGKATAN JALAN SP 4 – SP 5 APBD 2019 Nilai HPS Rp 3.995.075.468,29 Awal Tender : 15 April 2019 Pemenang Tender : PT Sahabat Anugerah Sejati Harga NegoNegosiasi Rp 3.914.297.000Kode Tender 2053401 PENINGKATAN JALAN DESA BUNGLAI MENUJU DESA MITRA KENCANA (LANJUTAN), APBD 2019, Nilai HPS Rp 3.997.729.605,21. Awal Tender 08 Mei 2019, Pemenang Tender : PT. TIGA PUTRA CIPTA SARANA HARGAPemenang Tender :PT.Karya Duta Mandiri Sejahtera , Harga Negosiasi Rp 3.915899.250,32 . Kode Tender 2230401 PENINGKATAN JALAN POROS JEMBATAN LUBUK RAJA, APBD 2019 nilai HPS Rp 3.994.040.507,23 Awal Tender 20 Mei 2019. Pemenang Tender : PT. Taruna Dhyaksa Djaya, Harga Terkoreksi Rp 3.915.577.962,17.
Kode Tender 2035 PENINGKATAN JALAN GN. MERAKSA -KARTA MULIA.
APBD2019 , Nilai HPS Rp 3.995.113.597,62 awal tender 19 Juni 2019, Pemenang Tender PT. Musi Karya Teknik , Harga Negosiasi Rp 3.912.901.523,08
Kode Tender 2197401 : PEMBUATAB JALAN SETAPAK COR BETON MENUJU UNTAKE IKK LUBUK RAJA, AOBD 2019 , Nilai HPS Rp 2.999.999.990,88 .
Awal Tender 20 Mei 2019 l. Pemenang Tender : PT. Karya Duta Mandiri Sejahtera, Harga Negoisasi Rp 2.933.123.248 .
Kode Tender 2195401 : PEMBANGUNAN INFRAKSTRUKTUR KEGIATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH KEC. LUBUK RAHA APBD 2019 , Nilai HPS Rp 4.999.996.727,57 .
Awal Tender 20 Mei 2019 PemenangbTender : PT. Karya Duta Mandiri Sejahtera, Harga Negoisasi Rp 4.891.712.275,17 .
Sesuai Pasal 51 Ayat (2) dan (4) PERPRES No. 16 Tahun 2018 , PENGGUNA ANGGARAN (PA) seharusnya menyatakan TENDER 10 paket tersebut diatas GAGAL karena DOKUMEN PEMILIHAN dan HASIL PEMILIHAN TIDAK SESUAI DENGAN PERMEN PUPR No.07 / PRT/M/2019, dan selanjutnya dilakukan TENDER ULANG dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pemilihan.red***/Naz.
Komentar