oleh

DIDUGA PROYEK SILUMAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KEMILAU BARU TIDAK ADA AZAS MENFAATNYA

{KO}•Com.Proyek pembangunan jembatan di tengah tengah hutan  jauh dari jangkauan masyarakat,sumber dana APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp 485.000.000 di duga pekerjaan tersebut milik anggota dewan DPRD oku,dan apakah anggota dewan  diperkenankan bermain proyek dengan fungsi sebagai anggota dewan.??.karena anggota dewan dilarang bermain proyek.

Sementara telah
diatur dan ditetapkan Dalam undang undang no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD ( terkenal dengan UU MD3) pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa anggota dewan dilarang main proyek. Pasal 400 ayat 2 itu tekait larangan anggota DPRD melalukan perkerjaan yang ada hubungan dengan wewenang dan tugas anggota DPRD.

BACA JUGA =  Bupati Oku Hadiri sosial Bakti dan pengobatan Massal
Fhoto BADAN BANGUNAN JEMBATAN DESA KEMILAU BARU

Kemudian berdasarkan informasi dari oknum pejabat  yang tidak mau disebut identitasnya,sumber lain  menyebutkan ,proyek tersebut  diduga milik / pekerjaan anggota dewan DPRD oku…

Dan kemudian pembangunan jembatan tersebut pelaksanaannya CV Maju Makmur Langgeng dialokasikan didesa terpencil kemilau baru,dan bangunan jembatan  tidak berfungsi sama sekali,
Dan setelah media ini memantau ke lokasi baru ini tidak ada aliran sungai besar  kecuali aliran sungai kecil dibawa jembatan tersebut.

BACA JUGA =  YUDI PURNA NUGRAHA: PEMBERI MATERI KEPEMIMPINAN MENGAJAK MAHASISWA BERPERAN AKTIF BERORGANISASI SIAP MENJADI PEMIMPIN

Oleh karena itu,M.Karli selaku ormas LSM pose RI, mengatakan hal tersebut,terkesan adanya pekerjaan  bangunan jembatan itu  hanya  mencari  uang atau kepentingan kelompok, disisi lain pembangunan jembatan tersebut tidak ada azas menfaatnya, berpotensi  merugikan keuangan negara/ uang rakyat,masalah tersebut segera kita laporkan ke pihak berwenang atau penegak hukum tandasnya.Dan dikatakan karli, bahwa tidak dibenarkan atau dilarang oknum anggota dewan bermain proyek karena kesewenangannya berhubungan tugasnya sesuai NO 17 UU TAHUN 2014 atau disebut MD3, sehingga dikabupaten oku oknum anggota dewan tidak menjadi rasia umum   kalau oknumnya dewan bermain proyek dikabupaten oku ungkapnya.(Trio tim***)

Komentar

News Feed