Sumatera Selaatan
Koran one.one.Kembali Aksi Damai berorasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan DPD Sumsel Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) POSE RI Mendesak Kejaksaan Tinggi Segera Memproses Dugaan penyimpangan,Mark Up dan Manipulasi
dari Speck pada Kegiatan satuan kerja Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah V, III,1, Provinsi Sumatera Selatan PPK 16 Jembatan pada hari Rabu (05/08/2020)
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) POSE RI Sumsel
Des Lefri SH, Mengatakan Kepada Awak Media ” Transparansi internasional Indonesia( TII) mencatat kalau uang Rakyat dalam praktek ABPN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi , sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi,dan korupsi terjadi 70%nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan
Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi, kondisi ekonomi biaya tinggi ini imbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang di tetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ketindak korupsi Bebernya.
Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan: aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.
Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi : Konstituen didapat dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai,bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya, korupsi yang menyandera pemerintah akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis)Pungkasnya.
Dampak korupsi terhadap penegak Hukum: Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan Negara diantaranya menghambat peran Negara Dalam pengaturan alokasi dan menghambat Negara melakukan pemerataan Akses dan Aset.
Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan: Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran Hankam menguap sia-sia seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana Negara ini begitu mudahnya menerobos batas wilayah Negara Indonesia Tuturnya.
Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan: dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan, Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan negara yang terjadi sampai 30-42triliun rupiah per Tahun.
Kerugian Negara akibat korupsi di Indonesia: tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara.korupsi mengakibatkan melambannya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan,bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat disuatu negara Jelasnya.
Kerugian Negara VS Hukum koruptor
Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial,yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke Negara karena sebuah tindakan korupsi, Hukuman financial adalah gabungan nilai hukuman denda, Hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset) Katanya.
Biaya sosial korupsi
Efek jera yang optimum bagi pelaku kejahatan(Koruptor) adalah dengan memperbesar expected cost dari koruptor, idealnya,Hukuman financial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak social korupsi Ucapnya.
Hubungan antara Dampak korupsi dan biaya sosial korupsi, pelayanan publik tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan mahal dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan Koruptor, Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum.dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi Katanya.
Konsep biaya sosial korupsi,Biaya sosial kejahatan di hitung dari tiga hal yaitu,biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan.maka , nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial ekspisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi.
Seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan Uang yang di korupsi sebesar 168T . seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan,maka bias untuk membangun 195 gedung sekolah dasar (SD)baru dengan fasilitas yang lumayan lengkap.selain itu juga bisa membiayai sekolah 3.36juta orang hingga menjadi sarjana Ungkapnya.
Maka dari itu Lembaga POSE RI mendukung dan mendesak kejaksaan tinggi Sumatera Selatan untuk memeriksa,LIT DIK terkait kegiatan yang diduga Mart Up harga kegiatan dan penyimpangan anggaran atas kegiatan Jelasnya.
1.Dugaan penyimpangan anggaran paket preservasi rehabilitasi jalan batas kota Palembang simpang meranjat batas Kayuagung, katagori pekerjaan konstruksi,salter pelaksanaan jalan metropolitan Palembang wilayah III,Pagu Rp.136.000.000.000,-,HPS Rp.134.258.618.000,-,Terkontrak Rp.118.082.824.161,30 pemenang PT.WAHANA JAYA PRIMA, alamat jalan T. tambusi kompleks Nangka Raya permai Blok G1 No.5-6 Pekanbaru kota Riau,NPWP 01-894-492-6-218-000.peserta ada 150 yang ikut menawar tander ada 14 PT.dari 1 sampai 12 PT dengan tawaran terendah,13 dengan nama PT. Wahana Jaya Prima dengan tawaran tertinggi yang menang lelang.
2. Dugaan penyimpangan,Mark Up dan Manipulasi pada satuan kerja perencanaan dan pengawasan jalan Nasional provinsi Sumatera Selatan, Katagori jasa konsultan Badan usaha, untuk paket 21 pengawasan Teknis Preservasi jembatan Dalam kota Palembang,kode tender 56453064, tanggal pembuatan 20 November 2019, sistem pengadaan seleksi-Prakualifikasi Daa File – kualitas dan biaya Tahun anggaran APBN 2020 , Nilai paket Rp.2.508.099.000, Nilai HPS Rp.2.508.099.000. Tahap tender ini sudah selesai instansi kementerian pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. Jenis kontak lokasi yang diawasi ada 3(tiga)titik, Sumatera Selatan-kota Palembang, Sumatera Selatan-Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Sumatera Selatan-Kabupaten Muara Enim.
3.Dugaan penyimpangan anggaran dan Mark Up Anggaran serta Menyimpang dari Speck pada Kegiatan Preservasi Rekontruksi jalan Cilika Kayuagung- Batas kota Kayuagung- Sp Penyandingan -Batas Lampung (PN) Satker Pelaksanaan jalan Metropolitan Wilayah III Palembang, HPS Rp. 242.306.592.000,-,Terkontrak Rp. 199.976.001.496,-, Tahun anggaran 2019 – 2020, Sumber Dana APBN, Pelaksana PT. Pembangunan Perumahan (Persero)TbK, alamat jalan: jln.Letkol TB Simatupang No.57 pasar Rebu Jakarta timur DKI Jakarta, NPWP 01-001-613-7-093-000. dari 138 peserta Tander yang Nawar ada 13 dengan tawaran terendah.diantaranya :
1. PT. Waskita Karya (Persero)( Rp.181.586.336.908,-)
2. PT. Brantas ABI Praya (Rp.189.204.662.123,-) Penandatanganan Kontrak Tanggal 20 Desember 2019.
4. Dugaan penyimpangan Dan Mark Up Anggaran serta Menyimpang dari Speck pada Kegiatan satuan kerja Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan PPK 16 Jembatan Metropolitan Palembang Untuk Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Babatan ( Desa Pedamaran), Lokasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumber Dana APBN Murni Tahun 2019, Nilai Kontrak Rp. 3.017.481.200,- (Termasuk PPN 10%) Kontrak CV. JAYA BUANA , Konsultan PT. GARIS PUTIH SEJAJAR.
5. Dan Menindaklanjuti yang kami sampaikan Temuan di beberapa Kabupaten di Sumatra Selatan.
Apabila tidak ditindak lanjut akan sampai ke kementrian PU dirjen, kpk dan kajagung dan mabes polri dan pihak kajati menyambut respon positif menindaklanjut apa yang POSE RI sampaikan. Tegasnya Des Lefri SH.
pasti kita proses kami mendukung adinda desri ketum pose.katas kasi penkum lembaga yg aktip dan berintgritas dlm menyampaikan data tentang dugaan korupsi
Ungkap kasi penkum khaidirman SH.MH.kajati sumsel.(FH)
Komentar