HASIL AUDIT BPK RI TAHUN 2025 PERWAKILAN SUMSEL TELAH TERJADI PEMBENGKAKAN PEMBAYARAN PIHAK PUPR DAN PU PERKIM OKU PULUHAN MILIAR

Selanjutnya pada pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun 2025, BPK Melakukan pemeriksaan atas belanja modal JJI atas 32 Paket pekerjaan sebesar Rp. 6.370.546.749.84. Dalam hal melaksanakan pengujian kualitas pekerjaan Belanja modal JJI, Benda uji untuk disimpan dan diantar ke laboratorium. Pengujian kualitas kuat tekan beton dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu Universitas Bandar Lampung (UBL). Berdasarkan hasil pengujian kualitas pekerjaan di laboratorium diketahui terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp. 73.988.900.10 dengan uraian sebagai berikut.

Bedasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Sumatera Selatan tahun 2025 tanda kelebihan pembayaran alias pemborosan alias pembengkakan pembayarandi dinas PUPR dan PU
PERKIM OKU akan kita paparkan kronologis nya peristiwanya dikoranini.
KO, }-Com setelah membaca hasil audit bpk ri perwakilan sumatera selatan pembengkakan pembayarann pihak pupr dan pu perkim oku kepada pihak pemborong
25 Mei 2025. BPK Mengungkapkan teman terkait Realisasi Belanja Modal pada Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Kontrak pada 72 Paket Pekerjaan dan Realisasi Keuangan Melebihi Fisik Terpasang.

Kemudian Atas Permasalahan Tersebut BPK merekomendasikan Bupati Ogan Komering Ulu agar memerintahkan
a. Kepala Dinas PUPR dan Kepala dinas Perkim untuk : 1.Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya secara optima. 2. Menginstruksikan PPK masing masing kegiatan agar lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di, lapangan. 3. Menginstruksikan Pengawas Lapangan masing – masing kegiatan agar lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
b. kepala Dinas PUPR dan kepala dinas Perkim untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp. 10.082.166.787,64 yang terdiri dari : 1). Dinas PUPR sebesar Rp. 9.115.767.586,74 dan 2). Rp. 966.399.200,90
c. Kepala dinas PUPR dan kepala Dinas Perkim Memperhitungkan termin terakhir atas potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.921.097.676, yang terdiri dari : 1). Dinas PUPR sebesar Rp. 3. 879.384.645.09 dan 2). Dinas Perkim sebesar 41.714.031.24; dan
d. Kepala Dinas PUPR untuk 1). Mengidentifikasi risiko indikasi tender profokasi pada paket pekerjaan yang berada di lingkungan dan 2). Menginstruksikan PPK untuk menjaga kerahasiaan infromasi rincian HPS secara memadai.
SEMENTARA Berdasarkan Kelemahan tersebut, Pemkab oku telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan Pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 276.183.437,95 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 13.727.082.026,02 yang belum dibayar

lebih lanjut ketua LSM Pose RI Udin Arianto mengatakan; mungkin tidak cukup dengan berita ini malah pembengkakan pembayaran tersebut segera akan kita lapor ke APH RI karena kabupaten ogan komering ulu rawan korupsi tapi gaya oknum pejabat sok bersih ungkap udin.
lain pula tanggapan ketua ormas sistriadi ini oknum pejabatnya korupsi itu telah mendarah daging oknum pejabat oku banyak masuk penjara tersandung kasus korupsi tapi tidak menjadi efek jerah mereka jangan lupa hasil audit
BPK harus kita laporkan ke KPK. aneh bin ajaib bisa kelebihan pembayaran puluhan miliartegas nya, (Kar***)