Hukum Archives - Page 43 of 48

Kapolda Membuka Pelatihan Pemulasaraan dan Pemandian Jenazah Covid 19

Berita, Hukum, Nasional, Palembang, Uncategorized|28 Mei 202028 Mei 2020

Palembang_ Koran-one.com: Bertempat di Gedung Catur Prasetya Mapolda Sumsel, Kamis (28/05/2020) Pukul 13.00Wib. Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri

KAPOLDA BERIKAN PENGARAHAN PNS jajaran POLDA SUMSEL.

Berita, Hukum, Palembang|28 Mei 202028 Mei 2020

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof.Dr.Eko Indra Heri S, M.M, memberikan arahan kepada PNS jajaran Polda Sumsel Secara Video Converence, Via UMeet/Me. Kamis

Diduga walikota Palembang MengKaKangi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang PSBB

Berita, Hukum, Palembang|28 Mei 202028 Mei 2020

Palembang_ Koran-one.com. Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) kirim petisi kepada Kapolrestabes kota Palembang, Selasa (26/5/2020) Dalam isi petisi tersebut meminta

POLDA SUMSELPEDULI COVID 19 BERBAGI BERAS DAN OBAT

Berita, Hukum, Palembang|27 Mei 202027 Mei 2020

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM melaksanakan kegiatan Polda Sumsel Peduli Covid-19 Berbagi Beras dan Obat Palembang_

Apel Pagi Polda Sumsel Dan Pemberian Penghargaan

Berita, Hukum, Palembang|26 Mei 202026 Mei 2020

Palembang_ Koran-one.com: Apel Pagi Polda Sumsel Selasa, (26/05/2020) Pukul 07.00Wib dilanjutkan dengan Pemberian Penghargaan Kapolda Sumsel Kepada Anggota Yang Berprestasi sekaligus Pemberian

DIDuga Kepala Desa KORUPSI BLT Bisa DiHukum Mati

Berita, Hukum, Ogan Ilir|23 Mei 202023 Mei 2020

Diduga Oknum kepala desa Sukaraja baru kabupaten Ogan Ilir KORUPSI dana bantuan langsung tunai (BLT). Sabtu Sanksinya HUKUM MATI. Sumsel-Koran-one.com: Menteri Desa,

Diduga Sunat BLT Oleh Oknum Pemerintah Desa OI

Berita, Hukum, Ogan Ilir|23 Mei 202023 Mei 2020

Ogan-ilir_ Koran-one.com: Menyoal bantuan tunai BST dan BLT, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 setiap bulannnya selama tiga bulan. Sehingga, total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp1,8 juta Pemerintah