LSM POSE RI,DUKUNG PENUH SIAPAPUN YANG TERLIBAT DUGAAN KASUS PERMERASAN OLEH ORMAS PROJO

LSM POSE RI,
Siapa pun yang bersalah, proses hukum secara terbuka dan transparan

Sumatera Selatan-

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) POSE RI Sumsel mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian terkait berbagai kasus hukum yang melibatkan aparatur sipil negara.

Ketua LSM POSE RI Des Lefri SH,. Mengatakan Kepada awak Media ” terkait operasi tangkap tangan oleh aparat Polres OKI, pada hari Rabu (12/8/2020) kemarin. Terkait adanya dugaan skandal pemerasan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPC Projo di Kabupaten OKI.

“Saya mendukung penuh penegakan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah, terkait penangkapan oknum ketua DPC Projo tersebut dilakukan di Inspektorat OKI,” katanya pada hari Sabtu  (15/8/2020).

Des juga meminta Polres OKI mengusut oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Proses penegakan hukum yang terjadi harus tetap berjalan, dan jika perlu dilakukan pengembangan kasus yang terjadi. Untuk melihat apakah ada pihak lain yang ikut bermain dalam perkara yang dimaksud,” Bebernya.

Des menuturkan, hal itu untuk memastikan integritas Polres OKI terjamin demi memberikan kepercayaan kepada publik.

Tambanya Des, mengaku menyesalkan apa yang dilakukan oknum Ormas tersebut. Hal tersebut tentu mencoreng nama baik Ormas di Sumsel.

“Tapi ada juga terselip bangga dengan kepolisian dengan sigap telah menangkap OTT. Selain itu, kami merasa sedih sebuah Ormas yang begitu besar dan diduga melakukan praktek pemerasan. Mudah-mudahan pihak kepolisian melakukan proses lidik keakar-akarnya sehingga kasus ini bisa terungkap terang benderang,” harapnya.

Dalam waktu dekat Desefri Juga Menyatakan Akan Turun Aksi Bersama Aktivis Lain mendesak Kapolda Sumsel untuk mengawasi dan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai hukum yang berjalan.

“Siapa pun yang bersalah, proses hukum secara terbuka dan transparan. Kami mendukung kepolisian, dalam mengusut tuntas apa yang dilakukan oleh oknum ormas yang terkena OTT tersebut.”

“Seharusnya Ormas menjadi pembela masyarakat, penyambung aspirasi masyarakat. Tapi ini terjadi dugaan pemerasan. Oleh karena itu, tak ada tawar menawar lagi. Proses siapa pun yang terlibat, hukum tetap harus jadi panglima siapa pelakunya,” tegasnya.

Dia juga meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas baik yang menerima maupun yang memberi, Tutupnya Des.(FH)